MAKASSAR, DB – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bernama Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi simbol kepemilikan negara.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (12/2), Budi mengatakan pemindahan ibu kota negara ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan, karena ibu kota negara kemungkinan dari berbagai ancaman.
Menjadi catatan penting bahwa penaklukan suatu negara secara de facto ditandai dengan keberhasilan dalam menduduki fasilitas strategis, sebagai simbol runtuhnya sistem negara tersebut. Pemisahan ibukota negara dengan kota-kota lain akan meminimalkan ancaman negara, jelasnya. Seperti dilansir dari Antara.
Selain itu kata Budi, perpindahan ibu kota negara bukan hanya soal pindahnya gedung-gedung perkantoran pemerintahan, pegawai dan pembangunan fisik saja.
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merangsang pertumbuhan ekonomi semakin merata ke luar Pulau Jawa. Untuk mewujudkan cita-cita itu perlu konektivitas antar wilayah dan keterkaitan yang kuat antar sektor,†jelas Budi.
Sementara itu, Dewan Penasehat Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Adji Pangeran Haryo Kesumo Poeger mengatakan masyarakat di wilayahnya mendukung sepenuhnya program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sebab, pemindahan IKN diyakini dapat membawa perubahan dari segi ekonomi dan sosial.
“Kesultanan Kutai Kartanegara tidak ada masalah dengan adanya pembangunan IKN, karena IKN ini juga untuk Kalimantan Timur,” ucap Adji.
Sebagai informasi, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah digagas pemerintah sejak 2019. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai IKN memiliki berbagai pertimbangan yakni potensinya yang luar biasa besar sebagai modal pembangunan nasional hingga lokasinya yang sangat strategis.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU IKN) menjadi undang-undang.
