JAKARTA, DB – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara kelembagaan akan mengajukan uji materi terkait Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi.
Rencana itu disepakati oleh anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun 2021-2022, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2022).
“Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan beberapa elemen kemasyarakatan yang diperoleh ketika rapat pendapat, FGD dan kunjungan kerja, maka DPD RI secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait ambang batas yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi. Apakah hari ini dapat setuju kitai?” Tanya pimpinan sidang, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
“Setuju…,” jawab anggota DPD RI yang mengikuti sidang, baik fisik maupun virtual.
LaNyalla kemudian mengetuk palu sidang tiga kali. Dijelaskan oleh LaNyalla dalam pengantar sidang, bahwa wacana calon presiden dan wakil presiden serta Presidential Threshold bukan gagasan baru. Namun sudah menjadi diskursus publik sejak tahun 2003 atau 2004 saat bekerjanya Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR dan menjelang Pemilu tahun 2009.
Dalam kesempatan itu LaNyalla juga menegaskan setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi dukungan atas calon perseorangan maupun presiden.
“Pertama mengecewakan atau mengecewakan terhadap pelaksanaan. Kedua rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Ketiganya meningkatkan dukungan atas ide calon dan wacana Presidential Threshold 0%,”.
Menyikapi tiga hal ini, lanjutnya, DPD RI telah berupaya untuk mengajukan proposal tentang Pemilihan Umum ke dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2022 namun tidak diakomodir oleh DPR dan pemerintah.
“Oleh karena itu kami mengapresiasi upaya hukum dari beberapa anggota DPD RI yang telah melakukan judicial review terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke MK. Kami mendukung upaya tersebut,” tukasnya.(*)
