MAKASSAR,DB – Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rahman Pina, mengaku baru-baru ini di sejumlah perwakilan suku adat yang berada di sekitar tambang nikel PT Vale Indonesia di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur.
Rahman Pina menerima aspirasi perwakilan tokoh adat tersebut bersama Anggota DPRD Sulsel dapil Luwu Raya, Husmaruddin. Pertemuan berlangsung di kantornya, Makassar. Mereka datang menyampaikan keluhan, bahkan ada di antaranya yang menangis karena gusar melihat aktivitas tambang Vale.
Rahman mengaku sungguh sungguh, para perwakilan adat ini datang ke Makassar setelah menempuh perjalanan bus sekitar 10-12 jam dari Sorowako.
“Mereka hanya ingin menemui kami untuk menyampaikan kegusarannya atas tidak komitmennya PT Vale ke warga setempat dan penangkapan setelah melakukan demo di pintu masuk PT Vale,” kata Rahman Pina pada unggahan Facebooknya, Rabu (13/4/2022).
Legislator Fraksi Golkar itu menyebutkan, perwakilan anak suku adat ini berasal dari adat To Padoe, ToKarunsie,To Tambe’e,To Taipa, Weula,To Ture’a, Bea’u, To Konde, To Timampu dan To Pekaloa.
“Salah satu dari perwakilan adat yang datang itu, selalu meneteskan air mata. ‘Bantu kami pak, sekarang warga sudah takut bicara karena ketakutan’. Takut ditangkap,” kata Rahman Pina mengutip pernyataan perwakilan adat.
Namun, dari nomor perwakilan tokoh anak adat itu, Rahman Pina mengaku menemukan salah satu tokoh adat bernama Andi Baso.
Dia menyebut, nama yang bersangkutan ikut bertanda tangan dalam berita acara 14 kesepatakan dengan Vale. Tapi sosok yang dicari Rahman Pina tak hadir bersama perwakilan Tokoh Adat.
“Saya berharap, dalam waktu dekat bisa bertemu dengan orang-orang sentral yang sangat penting di suatu tempat. Saya pun berharap bisa bertemu dengan beberapa aktivitas yang diharapkan dan jadi tersangka di Pol Luwu Timur,” Rahman Pina.
Asal diketahui, PT Vale Indonesia dalam beberapa bulan terakhir menjadi sorotan DPRD Sulsel karena berbagai permasalahan. Salah satu di antaranya adalah permasalahan komitmen perusahaan industri lingkungan hidup.
Sorotan dewan termasuk perpanjangan kontrak karya hingga tidak adanya tokoh Luwu Raya yang diakomodir dalam jajaran petinggi perusahaan.
