MAKASSAR,DB – Puluhan mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang tergabung dalam Aliansi Peduli Mahasiswa Unhas melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Rekrorat Unhas dalam rangka menanggapi pemisahan dan pelepasan Fakultas Teknik menjadi Institut Teknologi, Selasa (26/04)
Aksi demonstrasi dilaksanakan lantaran bertepatan dengan diselenggarakannya rapat tertutup antara Rektor bersama Majelis Wali Amanat (MWA) di gedung rektorat.
Para demonstran meminta penjelasan lebih lanjut kepada Prof Dwia Pulubuhu selaku Rektor terkait tindakannya dalam pengiriman surat permintaan pelepasan Fakultas Teknik Unhas ke Kemendikbud, tanpa sepengatahuan dan persetujuan Senat Akademik. Dan, itu kategori pelanggaran statuta kampus.
Demonstran menilai bahwa ide pemisahan Fakultas Teknik belum menuai persetujuan Senat Akademik Unhas, sehingga melanggar statuta perguruan tinggi pasal 32 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2015.
Wira selaku korlap dalam orasinya menjelaskan bahwa “Rencana Induk Pengembangan (RIP) dalam pasal 58 Statuta Unhas sama sekali tidak digunakan dan sama ada kekeliruan dalam memahami aturan statuta. Akibatnya, memisahkan Fakultas Teknik bukanlah menjadi pengembangan, namun pemisahan. Karena jika pengembangan, harusnya fasilitas dan fakultas serta prodi yang ditambah dan dikuatkan, bukan justru dipisah”
Pemisahan FT-UH dari UNHAS juga akan mengakibatkan rusak dan runtuhnya bangunan tatanan sistem dan prestasi yang Unhas telah dibuat dan dicapai selama ini, bahkan untuk FT-UH, semuanya dimulai kembali dari nol jika menjadi Institut teknologi. Karena memulai Institut dengan atau tanpa standard akreditasi, korbannya adalah mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, para demonstran menuntut beberapa hal, diantaranya :
1. Mengecam tindakan Rektor yang lagi-lagi melanggar dan menganggap remeh aturan Statuta Unhas.
2. Menuntut Rektor untuk mempublikasikan secara transparan dan detail mengenai rencana-rencana pemisahan Teknik Unhas menjadi Institut Teknologi.
3. Menuntut Rektor bersama kolega OLIGARKI-nya untuk menarik dan membatalkan surat yang telah diberikan kepada kemendikbud.
