Jakarta, DB – Generasi Milenial Indonesia (GMI) secara resmi melaporkan Bupati Polewali Mandar (Polman) H. Ibrahim Masdar, Sulawesi Barat, dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 6 Juni 2022.
Laporan tersebut diserahkan langsung Ketua Umum GMI Albar Putra didampingi pengurusnya.
Ditemui di gedung KPK, Albar mengatakan jika dugaan kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Bupati Polman harus transparan.
Namun kata Albar, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya ke KPK terkait hasil penyelidikan selanjutnya.
“Kami menuntut KPK mengusut tuntas kasus ini” ujar Albar di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Senin, (6/6).
Lanjut aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menjelaskan, Kantor Bupati Polman pernah di geledah oleh KPK pada tahun 2020 dan memboyong satu koper serta satu dos berkas lalu dibawa ke Jakarta.
“Tapi, hingga kini belum ada kejelasan kasus tersebut.” bebernya.
Ada beberapa poin laporan GMI yang dimasukkan di KPK, diantaranya adalah Belanja Hibah Pemkab Polman Dalam rangka mengatur mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial, diterbitkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Surat Keputusan Bupati No 429 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 21 tahun 2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018.
Namun, Pada tahun 2019, Satuan Kerja (Satker) PPKD Pemkab Polman belum memberikan laporan pertanggungjawaban belanja hibah oleh 51 penerima hibah.
“Selanjutnya ditahun 2020, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang belum Dipertanggungjawabkan Sesuai dengan Ketentuan tahun 2020 pada Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPDM) Pemkab Polewali Mandar (Polman).” tegas Albar.
Dilaporan ini juga, GMI kembali mengingatkan kasus dugaan gratifikasi pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tahun 2016-2017 yang melibatkan beberapa anggota DPRD Polman dan beberapa kepala OPD Pemkab Polman yang hingga saat ini belum ada kejelasan. (RLS)
