JAKARTA,- Dalam rapat kerja bersama Panglima TNI dan seluruh Kepala Staf Angkatan, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kamis (2/1/2023),Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyatakan bahwa Kasad, Jenderal TNI Dudung Abdurachman tidak hadir dan pemberitahuan dilakukan secara mendadak. “Tidak apa-apa dimulai tanpa Kasad,” tanya Meutya kepada anggota Komisi I.
Anggota Komisi I, Dave Laksono, pun meminta rapat tetap dilanjutkan tanpa Dudung.
“Sudah ada panglima dan dua kepala staf. Tapi cukup menjadi catatan menjaga hubungan kerja kita bagaimanapun anggaran AD kita buat bersama-sama,” pungkasnya.
Padahal, kata Meutya “Kita sebenarnya membahas Papua, meskipun Pak Wakasad bisa menjawab dengan baik,” ungkapnya.
Meski demikian Meutya mengapresiasi adanya surat pemberitahuan Panglima TNI bahwa Dudung sedang kunjungan kerja ke Korea.
“Kami apresiasi (surat) dari Panglima TNI, tapi biasanya kan yang bersangkutan juga mengirimkan surat,” kata Meutya.
Sementara itu menurut Yaser Hatim, Ketua IKRAR (Ikatan Rakyat Aktifis Reformasi) di Jakarta, “ Raker yang dilakukan Komisi I dengan Panglima TNI patut dipertanyakan karena tidak melibatkan Menteri pertahanan yang memang sudah menjadi kewenangannya sebagai mitra kerja.
Menurutnya ada aroma tendensius yang mendiskreditkan Kasad karena berhalangan hadir . “ Mereka memposisikan Kasad sebagai anak buahnya dengan mengekspresikan sikap marah dan protes kepada Panglima TNI karena Kasad berhalangan hadir” ucapnya.
Sementara itu menurut Arqam Azikin, Pakar Politik dan Hankam Universitas Muhammadiyah Makassar, ketidakhadiran Kasad dalam rapat Bersama dengan Komisi I DPR RI sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan, karena Kasad sedang melaksanakan tugas kunjungan kerja ke Korea Selatan dan Jepang dalam rangka membahas Kerja Sama Militer hingga penanggulangan bencana, dan dalam rapat dengan Komisi I ini diwakili oleh Wakasad. “Kehadiran Wakasad di rapat tersebut sebagai wakil dari institusi TNI AD karena Kasad berhalangan, mereka ini (Komisi I DPR RI-red) ingin kehadiran Jenderal Dudung sebagai pribadi atau sebagai wakil institusi TNI AD? Kalau sebagai wakil TNI AD, saat Kasad berhalangan maka Wakasad bisa mewakili, itulah fungsi organisasi dibentuk.
Yang aneh di Komisi I ini, setiap ada Kepala Staf Angkatan berhalangan hadir, selalu jadi bahan “dramatisasi opini” ke media.
Mestinya, usai Panglima TNI sudah melaporkan resmi di RDP bahwa Kasad lagi Kunjungan ke Luar Negeri, tidak perlu lagi ada anggota Komisi I yang jadi “tukang absen” Kepala Staf Angkatan dan ngoceh terus tentang hal tersebut. Sebaiknya ke depan, anggota Komisi I menunjukkan keharmonisan antara sipil dan militer, bukan justru memperlihatkan sebaliknya.
Dalam hal untuk membahas apapun termasuk situasi Papua, Wakasad pun sudah cukup paham. Dilain sisi, OPM akan menertawai elit politik di DPR yang selalu persoalkan Kasad tidak hadir RDP, yang hanya hal tehnis dan sebaiknya membahas Problem strategis lebih penting untuk pertahanan negara kita, ujar Arqam.
