Berita  

Isu Pemakzulan Jokowi Bertebaran, Akademisi: Perlu Dipertimbangkan Kembali

MAKASSAR, – Wacana melengserkan Presiden Jokowi tengah bergulir. Wacana itu mulai mencuat ketika Petisi 100 menemui Menkopolhukam Mahfud MD di kantornya.

Menurut pemberitaan di berbagai media, Petisi 100 meminta Mahfud MD untuk memakzulkan Presiden Jokowi.

Istilah memakzulkan mengandung arti sebagai pencopotan pejabat publik dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan sebelum habis masa jabatannya.

Artinya, permintaan Petisi 100 bermakna bahwa mereka ingin jabatan Jokowi sebagai Presiden dicopot sebelum Presiden baru dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Bergulirnya wacana itu memantik tanggapan kritis dari berbagai pihak.

Salah satu yang memberi tanggapan adalah akademisi asal Makassar Dr Arif Wicaksono.

Arif menyebut bahwa isu atau usulan pemakzulan Presiden yang digaungkan oleh beberapa kelompok masyarakat sipil akhir-akhir ini sebaiknya dapat dipertimbangkan kembali.

“Mengingat situasi kebangsaan kita saat ini sedang berada pada sebuah titik krusial, di mana sekitar belasan hari lagi kita akan melangsungkan pemilihan umum (pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif) secara serentak sebagai tanda terjadinya sirkulasi elit kepemimpinan nasional,” kata Arif.

Ia berpendapat agar sebaiknya usulan ini diformulasikan kembali dalam bentuk penguatan atau pemberdayaan anggota legislatif (DPR-RI) yang nanti akan terpilih kedepannya.

“Karena pemakzulan Presiden itu bukan hal yang mudah, sederhana, dan panjang waktunya jika kita menilik kembali regulasinya. Aktor didalamnya juga tidak hanya DPR saja, tapi MK, dan juga MPR,” terang Arif.

Arif menjelaskan, jika terdapat asumsi bahwa secara politik seluruh lini kelembagaan politik negara ini berkontribusi terhadap mundurnya demokrasi Indonesia.

“Jika asumsi tersebut bahkan benar terjadi, lantas, bagaimana mungkin Presiden dapat dimakzulkan saat ini? Jika itu dipaksakan, maka kemungkinan terjadi political chaos akan semakin terbuka lebar. Oleh karena itu, maka seyogyanyalah kita berpikir jernih dalam membuat keputusan dan melakukan manuver politik,” kuncinya. (****)