Berita  

Presiden Nepotisme Sekeluarga

Tulisan ini beranjak dari kesadaran saya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dimana PNS selalu dikungkung dengan dogma netralitas sehingga mereka tidak berani menyuarakan kebenaran, padahal PNS harusnya sebagai garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran dan membela hak-hak rakyat, karena PNS hidup dari uang rakyat.

Melihat dilematika demokrasi bangsa kita saat ini terutaman soal pelanggaran etik, dimana merupakan gerakan yang berjalan secara terstruktur, sistemmtis dan berdampak secara massif mengakibatkan pemilhan umum ditahun ini dinodai sejak awal anak Presedien dipaksakan maju dalam konstetasi pencapresan dimana secara aturan dia tidak layak secara kompetensi, dan ketidaklayakannya ini terlihat jelas saat dia berkampanye dan saat mengikuti debat cawapres, sungguh sangat ironi dan memalukan bangsa kita.

Praktek-prektaek presiden nepotisme sekeluarga ini sangat terlihat, dan tanpa malu dipertontonkan dengan menabrak semua sendi-sendi hukum, etika dan budaya, mulai dari putra sulung yang diselundupkan lewat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), putra bungsu yang di sulap dalam 2 hari menjadi ketua partai mengakibatkan partai yang kendarai anaknya, dari hasil perhitungan suara saat ini tiba-tiba melejit secepat hitungan cepat sesuai nama partainya Perhitungan Senyap Indonesia. Apatahlagi kalau kita menjabarkan segala bentuk cawe-cawe Presiden yang murni merupakan gerakan nepotisme keluarga presiden yang sangat memalukan dan memuakkan.

Hal semacam ini tidak pantas untuk kita diamkan apalatahlagi dibiarkan, ini harus dilawan dan dihentikan secara totalitas. Dan makin ironi lagi ketika aparatur negara baik itu ASN,TNI dan POLRI digerakkan untuk menyukseskan praktek pelanggran etika ini. Dimana ASN,TNI, dan POLRI harusnya sebagai pembela dan memberikan kecerdasan pada rakyat bukan malah mejadi tim sukses agenda pembodohan  rakyat.

Sebagain besar masyarakat kita tidak mengetahui akan adanya pelanggaran etik, sehingga mereka memilih atas dasar emosional, gimik dan ketidaktahuan. Dan hal ini berhasil disukseskan para penguasa bangsa kita, berawal dari keputusan MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) yang tidak menganulir keputusan MK, karena sifatnya yang final dan mengikat.
Penulis bukan basic hukum, namun secara logika kita juga bisa menalar kalau ada yang salah dalam tata aturan hukum kita, dan menurut saya ini yang mesti diubah, agar orang-orang yang punya niat jahat dalam melegalisasi kebijakan hukum yang mementingkan kepentingan pribadi, keluarga dan SARA, ini bisa dihentikan. Karena hukum hadir untuk memberikan keadilan untuk seluruh masyarakat dan untuk kepentingan seluruh masyarakat bukan untuk kepentingan atau keadilan sepihak apalagi hanya untuk seorang anak presiden.

Keputusan MK sangat mecederai norma-norma hukum kita, dan keputusan MKMK hanya menghukum atau memberhentikan pelakunya namun tidak menghentikan produk aturan yang dihasilkan, hal ini terkonfirmasi langsung oleh Prof Jimly disalah satu acara podcast dimana dia sebagai ketua MKMK, dalam podcast tersebut Prof Jimly meyampaikan bahwa produk  hukum yang sudah disahkan dimana produk hukumnya ada pelanggaran hukum, maka hukum hanya bisa menghukum orangnya, tapi aturannya tetap sah. Padahal secara logika sederhana, kalau jelas produk hukum itu lahir dari proses yang salah justru produknya yang harus dihentikan atau tidak diberlakukan bukan hanya pelakunya, ini sama saja dengan hukum sederhana yang kita ketahui pada umumnya, dimana kalau ada bandar narkoba, yang ingin kita hentikan itu bukan hanya bandarnya tapi justru produknya, yaitu narkobanya karena itu jauh lebih berbahaya dan akan berdampak massif, sama halnya dengan keputusan MK yang tidak dianulir oleh MKMK, itu murni sebagai bentuk hilirisasi pendangkalan dan pembodohan hukum. Sama dengan orang sakit gigi, jika hanya diberikan obat penghilang rasa sakitnya, tanpa dilakukan tindakan yang benar terhadap giginya, maka ini hanya memberikan kesembuhan yang fana, namun kerusakannya tanpa disadari akan jauh lenih berbahaya.

Pasca pencoblosan 14 februari kemarin, kita makin gelisah dengan berbagai macam kecuragan yang timbul, yang kita sudah sadari kecurangan ini suah lama di desain dimana awalnya dimulai dari keputusan MK. Hari ini para elit politik mewacanakan akan adanya Hak Angket atau Hak Penyelidikan. Bagi saya hak ini harus benar-benar di jalankan dan bukan untuk mencari siapa yang menang atau yang kalah, tapi digunakan untuk membongkar dan mengekstraksi segala bentuk nepotisme yang dilakukan keluarga Presiden, karena ini inti dari permasalah demokrasi bangsa kita. Dan semoga ini bukan mejadi dagelan baru seperti keputusan MKMK, jika ini menjadi dagelan baru, maka saya pribadi mengajak seluruh ASN, insan akamdemis, para aktivis, buruh, tani dan seluruh masyarakat Indonesia mari kita turun ke jalan untuk menghentikan praktik-praktik politik yang membodohi masyarakat, karena tidak pantas nepotisme presiden sekeluarga kita biarkan terus  berdendang dan berjoget, apatahlahi Presiden melakukan jogetan tanpa rasa malu dan rasa bersalah.

Kita sebagai rakyat harus memberikan penyadaran terhadap para penguasa, bahwa kami ranyat punya idelalisme yang tidak terbeli dengan apapun,  jadi melalui tulisan ringkas ini saya megajak agar kita sebagai aparatur negara  benar-benar menjadi pembela rakyat, jika partai politik dan para anggota dewan tidak bisa lagi menjadi keterwakilan suara rakyat, maka rakyat sendri yang akan turun ke jalan menentukan jalannya.
 
 
Penulis,
drg. Jihad Harun Sandiah.,Sp.BMM (Pegawai Negeri Sipil bukan Penggiat Nepotisme Struktural)