MAKASSAR,DB – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan melakukan penertiban Gedung PWI Sulsel, di Jalan A.P. Pettarani, kota Makassar, Rabu pagi (25/05/2022).
Dalam penertiban tersebut, melibatkan aparat dari TNI-Polri, Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota, Satpol PP Provinsi dan Kota, BKAD Sulsel, dan Biro Hukum Sulsel.
Penertiban tanah dan gedung PWI ini adalah pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan, karena merupakan aset Pemerintah Provinsi Sulsel dan telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara Perdata Nomor 350/PDT.G/2017/PN.Mks tanggal 2 November 2017 yang pada prinsipnya memperjelas dan memperkuat status kepemilikan Pemprov Sulsel.
Berdasarkan putusan pengadilan, lahan milik Pemprov Sulsel yang ditertibkan seluas sekitar 2.400 meter persegi dan gedung utama.
Dimana sebelum penggunaan lahan dan gedung ini, berdasarkan pinjam pakai yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulsel Nomor 371/III/1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang penyerahan pemanfaatan dan penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov Dati 1 Sulsel kepada PWI Sulsel dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1344/V/Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang perpanjangan Hak Pinjam Pakai atas tanah dan bangunan milik Pemprov Sulsel yang terletak di Jalan A.P. Pettarani kepada PWI Sulsel.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, serta ditindaklanjuti dengan dan telah berlaku pada tahun 2017 yaitu Peraturan Daerah Sulsel Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan Barang Milik daerah yang tertuang dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1), pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
“Sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dipinjampakaikan ke pihak PWI Sulsel,” ujar Kepala Biro Hukum Sulsel, Marwan.
Apabila pihak PWI Sulsel bermaksud ingin melanjutkan penggunaan lahan dimaksud, “maka bentuk pemanfaatan aset dimaksud yang sesuai adalah dalam bentuk sewa dan harus dituangkan dalam perjanjian sewa sebagaimana ketentuan Pasal 114 sampai dengan Pasal 152 peraturan daerah Sulsel Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Sulsel, Mujiono mengatakan pihaknya sudah melakukan tiga kali teguran kepada pengurus PWI dan pengusaha rumah makan yang ada di gedung tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan SOP penertiban. Ia mengaku bahwa, penertiban ini sesuai dengan rekomendasi dari KPK dan Kejaksaan. Aset itu dinyatakan milik pemprov Sulsel.
Imran A.K
