Bone ,- Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa ( APDESI ) Sulawesi Selatan ,Andi Sri Rahayu usmi ,angkat suara terkait Polemik P Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:412.2/11938/DPMD tanggal 9 Oktober 2023 perihal Prioritas Penggunaaan Dana Desa tahun 2024 di Sulawesi Selatan.
Dimana kebijakan tersebut dinilai oleh para kepala desa tidak rasional dengan membebankan 40 persen dana desa untuk budidaya pisang .Apdesi Sulsel secara tegas juga akan mendukung penolakan yang disuarakan oleh para kepala desa dibeberapa kabupaten disulawesi Selatan .
Ayu. Sapaan Akrab Andi Sri Rahayu Usmi , mengakui sudah menerima beberapa keluhan ketua Apdesi beberapa kabupaten terkait hal tersebut dan mengakui juga akan menyuaraka secarakeras penolakan kebijakan dari PJ.gubernurbtersebut.
” Sayabterus terang cukup resah juga dengan kebijakan pj Gubernur inii ,dan pastinya hal ini akan berdampak panjang jika kebijakan ini tidak dicabut atau dikaji ulang karena pasti semua kades diseluruh Sulawesi Selatan ini akan bergerak” jelasnya .
Ayu ,juga memberikan contoh yang menilai kebijakan pj Gubernur itu tidak rasional dan blunder , seperti dikabupaten Enrekang dimana masyarakat disana telah lama membudidayakan tanaman bawang yang nilai manfaatnya nyata dan pasti.
” Dengan tetap merasakan kebijakan itu diterapkan diseluruh desa disulawesi Selatan ,apakah ada jaminan jika tanaman pisang itu mampu bisa memberikan kepastian kesejahteraan bagai petani atau masyarakat , menyiakakn lahan hingga 500 hektar itu tidak gampang dan itu artinya fabtanamam yang harus dikorbankan “jelasnya .
Ayu juga mengaskan kepada PJ Gubernur untuk tidak mengadopsi program dari luar seperti tanaman pisang yang berhasil di luar sulawesi selatan tetapi lj Gubernur juga diminta untuk memikirkan kultur tanah disulsel apakah tanaman pisang ini bisa tumbuh dengan baik atau bisa menjamin kesejahteraan masyarakat jika seadainya seperti di Enrekang mengganti tanaman bawang ke Tanaman pisang yang belum tentu kasyi memberikan keuntungan besar seperti tanaman bawang ” ungkapnya .
Dan terkait soal dukungan Dinas PMD Provensi Sulsel dengan kebijakan Pj.Gubernur ,,ketua Apdesi Sulsel,Andi Sri Rahayu Usmi meminta agar kadisnya untuk dicopot dengan alasan kadis PMD seharusnya paham dengan kondisi dan pemamfaatan dana desa yang sudah terstruktur dengan juknis kemendes .
” Seharusnya. kadis PMD ( Saleh ) paham akan dampak jika kebijakan Pj Gubernur itu diberlakukan , seharusnya juga sebagai kadis hsrusnya paham resiko dari sebuah program budidaya pisang ini , kalau berhasil belum tentu bisa memberikan faedah dan manfaat materi bagai masyarakat dan bagaimana juga kikanprogram ini tidak berhasil ,halnitulah yang seharusnya dipikirkan oleh Kadis OMDNdan PJ.guberur ” tegasnya.
Ayu , menegaskan jika anggaran 1 Triliun itu dialihkan ke program yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat banyak seperti untuk pengerasan kemiskinan ,stunting dan lainnya mungkin hal ini akan jauh lebih berfaedah dari lada program tanaman pisang yang belum jelas hasil dan manfaatnya .
Ayu bahkan meminta kepada kadis PMD Provensi Sulsel ,Muh Saleh ,untuk tidak asal mendukung program pj Gubernur soal pisang dan secara tegas Ayu menyatakan jika tidak mampu untuk mengkaji ulang soal kebijakan pj Gubernur Sulsel terkait Budidaya tanamaman pisang ( subaer )
dan meminta abdeso Sulsel untuk menemui PJ Gubernurbuntuk mencabut kebijakan tersebut.
Ramai -ramai kepala desa dibeberapa daerah disulawesi Selatan melalui wadah Apdesi menolak dan meminta kebijakan tersebut untuk bisa dikaji ulang , bahkan beberapa daerah dianatarnya Apdesi Bone , Gowa , Tator dan beberapa daerah lainnnya sudah mulai melakukan aksi penolakan .
